(Kendari): Seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sudah
semakin dekat. Jika dihitung berdasarkan agenda pemerintah pusat, tersisa 20
hari lagi (3 November). Sesuai juknis yang diterima Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Sultra, jadwal tes honorer Kategori dua (K2) dan pelamar umum bersamaan
pada 3 November mendatang. Meski tes bersamaan, namun ternyata berbeda dalam
beberapa hal. Mulai soal tes hingga lokasi tes nantinya.
Menurut Kepala BKD Sultra, Nur
Endang Aburaera lokasi tes bagi K2 akan menempati tujuh sekolah di Kota Kendari
yang sudah ditunjuk panitia."Sesuai juknis dalam satu ruangan maksimal 20
orang peserta. Kalau dihitung jumlah K2 mencapai 2007 orang, maka kita butuh
tujuh sekolah bisa menampung itu," ujar Endang saat ditemui seusai rapat
evaluasi SKPD di rujab Gubernur, akhir pekan lalu.
Bukan hanya itu, K2 secara penuh menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Itu dapat dilihat dari pendistribusian soal dan lembar jawab komputer (LJK) untuk tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB) juga dikirim dari pusat. "Adapun daerah hanya memfasilitasi tempatnya," ungkapnya.
Beda dengan K2, pelamar umum cukup repot. Selain jumlahnya bludak, penggandaan soal juga jadi tantangan tersendiri. Meski sama-sama dibuat di pusat, namun Endang memastikan hal itu berbeda jenis soalnya.
"Kalau pelamar umum ada spesifikasi jabatan. Ada sarjana satu (S1), dan strata dua (S2). Begitu juga aspek keilmuannya. Walau ada kesamaan soal tes kompetensi dasar (TKD), namun substansinya berbeda," terangnya.
Berbeda dengan lokasi tes CPNS sebelumnya yang terfokus dilapangan terbuka. Kali ini, panitia lebih kreatif dengan mencari berbagai alternatif tempat yang layak. Tujuannya tentu untuk memberikan kenyamanan dalam mengerjakan soal.
"Hasil listing sementara, ada beberapa lokasi bisa dijadikan tempat tes. Seperti, gedung pasca sarjana UHO, GOR Pemuda, Koni, P2ID, dan SOR. Saat ini sedang kita komunikasikan dengan penanggungjawabnya masing-masing," katanya.
Khusus pelamar umum, master soalnya sudah diterima BKD Sultra akhir pekan lalu. Saat ini masih diamankan di Polda sambil menunggu instruksi pencetakan dan penggandaan soal. Sesuai jadwal BKD Sultra, Penggandaan akan dilakukan tanggal 18 Oktober mendatang.
"Ada BPKP sebagai koordinator pengawas (Korwas) penerimaan CPNS. Ada juga Kepolisian yang mengawasi 24 jam. Begitu juga pihak lain yang diamanahkan menyukseskan penerimaan pegawai ini," tandasnya.
Minim Anggaran Penggandaan Soal
Teka-teki berapa anggaran dibutuhkan menggandakan soal tes jalur umum lingkup Pemprov Sultra akhirnya terjawab. Kepala BKD Sultra, Nur Endang Aburaera memastikan anggaran dibutuhkan hanya sebesar Rp50 Juta.
"Kita hanya kebagian percetakan soal tes CPNS. Kalau lembar jawaban komputer (LJK) pusat yang sediakan. Setelah diestimasi dari 4.595 pelamar, kebutuhannya sekitar Rp 50 juta untuk penggandaan," kata Endang.
Sebelumnya, Gubernur Sultra Nur Alam menyebut angka Rp 500 juta-Rp 600 juta, anggaran dibutuhkan dalam penerimaan CPNS ini. Menurut Endang, memang sebelumnya anggaran diajukan sebanyak itu (Rp 400 jutaan). Namun, itu tidak dikhususkan pada pencetakan soal, tapi lebih keakomodasi panitia secara umum.
"Panitia kan tidak mungkin menggunakan dana sendiri. Jadi ada alokasi juga untuk itu. Hanya memang khusus penggandaan hanya sebesar itu," jelasnya.
Lalu bagaimana dengan kabupaten yang juga menyelenggarakan tes CPNS. Kata Endang, tetap sesuai arahan anggarannya ditanggung masing-masing daerah penyelenggara. Hanya saja, karena BKD Provinsi (gubernur sebagai koordinator) ditunjuk sebagai wakil pemerintah pusat maka penggandaan soalnya di order.
"Tetap mereka (BKD Kabupaten/Kota) yang lakukan. Hanya saja tentu tetap kami koordinasikan. Karena ini menyangkut dokumen negara sehingga harus terjaga kerahasiannya," terangnya. (cr3/kp)
Bukan hanya itu, K2 secara penuh menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Itu dapat dilihat dari pendistribusian soal dan lembar jawab komputer (LJK) untuk tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB) juga dikirim dari pusat. "Adapun daerah hanya memfasilitasi tempatnya," ungkapnya.
Beda dengan K2, pelamar umum cukup repot. Selain jumlahnya bludak, penggandaan soal juga jadi tantangan tersendiri. Meski sama-sama dibuat di pusat, namun Endang memastikan hal itu berbeda jenis soalnya.
"Kalau pelamar umum ada spesifikasi jabatan. Ada sarjana satu (S1), dan strata dua (S2). Begitu juga aspek keilmuannya. Walau ada kesamaan soal tes kompetensi dasar (TKD), namun substansinya berbeda," terangnya.
Berbeda dengan lokasi tes CPNS sebelumnya yang terfokus dilapangan terbuka. Kali ini, panitia lebih kreatif dengan mencari berbagai alternatif tempat yang layak. Tujuannya tentu untuk memberikan kenyamanan dalam mengerjakan soal.
"Hasil listing sementara, ada beberapa lokasi bisa dijadikan tempat tes. Seperti, gedung pasca sarjana UHO, GOR Pemuda, Koni, P2ID, dan SOR. Saat ini sedang kita komunikasikan dengan penanggungjawabnya masing-masing," katanya.
Khusus pelamar umum, master soalnya sudah diterima BKD Sultra akhir pekan lalu. Saat ini masih diamankan di Polda sambil menunggu instruksi pencetakan dan penggandaan soal. Sesuai jadwal BKD Sultra, Penggandaan akan dilakukan tanggal 18 Oktober mendatang.
"Ada BPKP sebagai koordinator pengawas (Korwas) penerimaan CPNS. Ada juga Kepolisian yang mengawasi 24 jam. Begitu juga pihak lain yang diamanahkan menyukseskan penerimaan pegawai ini," tandasnya.
Minim Anggaran Penggandaan Soal
Teka-teki berapa anggaran dibutuhkan menggandakan soal tes jalur umum lingkup Pemprov Sultra akhirnya terjawab. Kepala BKD Sultra, Nur Endang Aburaera memastikan anggaran dibutuhkan hanya sebesar Rp50 Juta.
"Kita hanya kebagian percetakan soal tes CPNS. Kalau lembar jawaban komputer (LJK) pusat yang sediakan. Setelah diestimasi dari 4.595 pelamar, kebutuhannya sekitar Rp 50 juta untuk penggandaan," kata Endang.
Sebelumnya, Gubernur Sultra Nur Alam menyebut angka Rp 500 juta-Rp 600 juta, anggaran dibutuhkan dalam penerimaan CPNS ini. Menurut Endang, memang sebelumnya anggaran diajukan sebanyak itu (Rp 400 jutaan). Namun, itu tidak dikhususkan pada pencetakan soal, tapi lebih keakomodasi panitia secara umum.
"Panitia kan tidak mungkin menggunakan dana sendiri. Jadi ada alokasi juga untuk itu. Hanya memang khusus penggandaan hanya sebesar itu," jelasnya.
Lalu bagaimana dengan kabupaten yang juga menyelenggarakan tes CPNS. Kata Endang, tetap sesuai arahan anggarannya ditanggung masing-masing daerah penyelenggara. Hanya saja, karena BKD Provinsi (gubernur sebagai koordinator) ditunjuk sebagai wakil pemerintah pusat maka penggandaan soalnya di order.
"Tetap mereka (BKD Kabupaten/Kota) yang lakukan. Hanya saja tentu tetap kami koordinasikan. Karena ini menyangkut dokumen negara sehingga harus terjaga kerahasiannya," terangnya. (cr3/kp)
Terima Kasih Sobat alls well Atas Kunjungannya di Blog Sederhana Ini, Semoga Selalu Menginspirasi dan Bermanfaat Bagi Dunia Pendidikan Di Tanah Air Tercinta Indonesia.SALAM PENDIDIKAN
WARNING..!! Etika BERKOMENTAR di Blog all's well :
a. Gunakanlah Perkataan yang Baik, Ramah dan Sopan
b. Komentar SPAM akan all's well HAPUS setelah direview
c. Komentar NEGATIF & RASIS akan Segera di HAPUS
d. Dilarang Menambahkan "LINK AKTIF" dalam Komentar
Note: "ANDA SOPAN KAMI PUN SEGAN" (all's well) ConversionConversion EmoticonEmoticon