(Rumbia): Sudah lebih sepekan, ratusan honorer Bombana menduduki
kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat. Mereka sempat dijanjikan masuk
honorer Kategori Satu (K1), namun tak terakomodir. Ironinya pada publikasi
honorer K2, nama mereka juga tak masuk. Yang menjadi persoalan, beberapa
honorer mengaku sudah menyetor terutama pada oknum pegawai BKD setempat.
Jumlahnya tak sedikit,nilainya hingga jutaan rupiah perorang.
Adalah Posko Pengaduan CPNS Bombana
yang dibuka KNPI dan Puspaham yang mempublikasi kemarin. Melalui juru
bicara Posko Pengaduan CPNS, La Ode Rahmat beberapa bukti kwitansi pembayaran
pada oknum istri petinggi BKD, telah dikantongi. ''Salah satu buktinya adalah
kwitansi seorang honorer yang bertugas di Sekretariat. Ini menunjukkan bahwa
ada keterlibatan oknum BKD,'' terang Rahmat sembari memperlihatkan kwitansi
bukti penyetoran senilai Rp 20 juta.
Bukti-bukti setoran itu kata Rahmat sudah diadukan baik pada Bupati, Sekda dan DPRD setempat. Namun petinggi BKD Bombana itu masih nyaman di posisinya hingga saat ini. ''Makanya persoalan ini akan kami bawa langsung ke Men PAN agar mereka yang terlibat dipecat saja,'' tegasnya.
Aksi penyegelan pintu masuk kantor BKD dilakukan para honorer sebagai protes akibat tidak diurusnya nasib mereka. Bahkan data terbaru yang didapat bahwa, sisa honorer K1 sebanyak 332, ternyata tidak terdaftar di BKN. "Pertama diusulkan, jumlah honorer K1 348 orang. Setelah diverifikasi, hanya 10 memenuhi kriteria dan 6 tidak memenuhi kriteria. Sedangkan sisanya 332 ternyata tidak diproses. Inilah yang menimbulkan kekecewaan kami lagi karena kami ternyata sudah dibohongi," terang Hafirun, seorang honorer.
Padahal pasca rekan-rekannya yang memenuhi kriteria dan tidak memenuhi kriteria itu diumumkan, dia bersama ratusan rekan-rekannya sudah melakukan hasil perbaikan, mulai dari dokumen anggaran satuan kerja, rincian anggaran satuan kerja, SK asli 2005, tanda bukti kas, surat pertanggungjawaban, surat perintah pencairan dana. Namun kenyataannya, data perbaikan ini tidak diproses karena sebelum diserahkan ke MenPAN dan BKN, nama-nama mereka lebih dulu dicat (potong) oleh oknum pejabat tertentu di Bombana. "Jadi yang diproses hanya 16 orang itu, sedangkan kami yang 332 orang tidak diproses, karena sudah ditolak BKN lebih dulu," sambungnya.
Sayang Kepala BKD Bombana, Ridwan yang dihubungi via telepon tak aktif nomornya. Namun menurut Kabag Humas Pemkab Bombana, Hasdin Ratta bila persoalan itu sempat diadukan pada Bupati dan Sekda oleh para honorer, termasuk kwitansi. Bupati kata Hasdin sudah meminta pada honorer untuk memprosesnya dalam ranah hukum bukan sekadar wacana. ''Selebaran, rekaman dan beberapa gambar pernah diterima bupati. Tapi itu adalah urusan pribadi yang dituding menerima pembayaran. Jadi Bupati meminta agar dilaporkan saja ke penegak hukum karena Pemda Bombana tak mentolelir hal-hal tersebut,'' jelasnya. (cr4/awl/KP)
Bukti-bukti setoran itu kata Rahmat sudah diadukan baik pada Bupati, Sekda dan DPRD setempat. Namun petinggi BKD Bombana itu masih nyaman di posisinya hingga saat ini. ''Makanya persoalan ini akan kami bawa langsung ke Men PAN agar mereka yang terlibat dipecat saja,'' tegasnya.
Aksi penyegelan pintu masuk kantor BKD dilakukan para honorer sebagai protes akibat tidak diurusnya nasib mereka. Bahkan data terbaru yang didapat bahwa, sisa honorer K1 sebanyak 332, ternyata tidak terdaftar di BKN. "Pertama diusulkan, jumlah honorer K1 348 orang. Setelah diverifikasi, hanya 10 memenuhi kriteria dan 6 tidak memenuhi kriteria. Sedangkan sisanya 332 ternyata tidak diproses. Inilah yang menimbulkan kekecewaan kami lagi karena kami ternyata sudah dibohongi," terang Hafirun, seorang honorer.
Padahal pasca rekan-rekannya yang memenuhi kriteria dan tidak memenuhi kriteria itu diumumkan, dia bersama ratusan rekan-rekannya sudah melakukan hasil perbaikan, mulai dari dokumen anggaran satuan kerja, rincian anggaran satuan kerja, SK asli 2005, tanda bukti kas, surat pertanggungjawaban, surat perintah pencairan dana. Namun kenyataannya, data perbaikan ini tidak diproses karena sebelum diserahkan ke MenPAN dan BKN, nama-nama mereka lebih dulu dicat (potong) oleh oknum pejabat tertentu di Bombana. "Jadi yang diproses hanya 16 orang itu, sedangkan kami yang 332 orang tidak diproses, karena sudah ditolak BKN lebih dulu," sambungnya.
Sayang Kepala BKD Bombana, Ridwan yang dihubungi via telepon tak aktif nomornya. Namun menurut Kabag Humas Pemkab Bombana, Hasdin Ratta bila persoalan itu sempat diadukan pada Bupati dan Sekda oleh para honorer, termasuk kwitansi. Bupati kata Hasdin sudah meminta pada honorer untuk memprosesnya dalam ranah hukum bukan sekadar wacana. ''Selebaran, rekaman dan beberapa gambar pernah diterima bupati. Tapi itu adalah urusan pribadi yang dituding menerima pembayaran. Jadi Bupati meminta agar dilaporkan saja ke penegak hukum karena Pemda Bombana tak mentolelir hal-hal tersebut,'' jelasnya. (cr4/awl/KP)
Terima Kasih Sobat alls well Atas Kunjungannya di Blog Sederhana Ini, Semoga Selalu Menginspirasi dan Bermanfaat Bagi Dunia Pendidikan Di Tanah Air Tercinta Indonesia.SALAM PENDIDIKAN
WARNING..!! Etika BERKOMENTAR di Blog all's well :
a. Gunakanlah Perkataan yang Baik, Ramah dan Sopan
b. Komentar SPAM akan all's well HAPUS setelah direview
c. Komentar NEGATIF & RASIS akan Segera di HAPUS
d. Dilarang Menambahkan "LINK AKTIF" dalam Komentar
Note: "ANDA SOPAN KAMI PUN SEGAN" (all's well) ConversionConversion EmoticonEmoticon