(Jakarta): Sekretaris Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI),
Suparman menilai pemaksaan pasal 44 dalam revisi PP 74/2008 tentang Guru
berpotensi menimbulkan kekacauan antar-organisasi guru di tanah air karena
diduga sebagai pesanan pihak tertentu.
Menurutnya, potensi itu terjadi
lantaran ada beberapa pejabat BPSDM-PMP (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan) Kemdikbud yang menjadi pengurus
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
"Ada pejabat (BPSDM-PMP) yang pernah dan bahkan masih menjadi pengurus PGRI. Sehingga kami menduga kuat bahwa draft revisi PP 74/2008 khususnya pasal 44 yang mengambil aturan pembentukan partai politik mengarah pada kepentingan organisasi guru tertentu," kata Suparman, Rabu (9/10) di Jakarta.
Suparman juga meminta pemerintah seharusnya menegakkan aturan dan tidak menutup mata ketika pengurus PGRI pusat dan daerah di dominasi oleh orang-orang yang bukan guru. Karena, dalam UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 ayat (13) dengan jelas menyebutkan bahwa Organisasi profesi guru didirikan dan diurus oleh guru.
"Tetapi pada praktiknya, banyak birokrat, mantan birokrat dan bahkan politisi mengurus organisasi guru. Pemerintah seharusnya menegakkan aturan secara tegas, bukan melakukan pembiaran secara terus menerus," ujar Suparman.
Menurutnya, ketika para birokrat menjadi pengurus organisasi guru, maka yang terjadi adalah konflik kepentingan dan di berbagai daerah malah menghambat kebebasan berorganisasi bagi guru karena ketakutan mengalami intimidasi.
"Harusnya sebelum mengatur organisasi profesi guru, Kemendikbud menegakan dulu aturan bahwa organisasi guru harus diurus oleh guru, bukan mantan guru, apalagi birokrat dan politisi,” tegasnya.
Sementara itu Presidium FSGI, Guntur Ismail mengatakan bila pemerintah memaksakan draft terakhir pasal 44 Revisi PP No 74 Tahun 2008 yang mengatur pembatasan jumlah kepengurusan dan keanggotaan organisasi profesi guru Indonesia, maka dugaan pasal tersebut merupakan 'pesanan' pihak tertentu semakin menguat.
“Pesanan yang dipaksakan ini akan mengancam perdamaian antar organisasi guru di Indonesia. Pasal revisian ini dipastikan akan menimbulkan kekacauan dalam negeri, menghambat saluran aspirasi, hujan protes dan aksi demo akan terjadi." tambah Guntur Ismail meminta Kemdikbud menggunakan pertimbangan hukum, rasionalitas dan hati nurani dalam memutuskan revisi PP Guru tersebut.(fat/jpnn)
"Ada pejabat (BPSDM-PMP) yang pernah dan bahkan masih menjadi pengurus PGRI. Sehingga kami menduga kuat bahwa draft revisi PP 74/2008 khususnya pasal 44 yang mengambil aturan pembentukan partai politik mengarah pada kepentingan organisasi guru tertentu," kata Suparman, Rabu (9/10) di Jakarta.
Suparman juga meminta pemerintah seharusnya menegakkan aturan dan tidak menutup mata ketika pengurus PGRI pusat dan daerah di dominasi oleh orang-orang yang bukan guru. Karena, dalam UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 ayat (13) dengan jelas menyebutkan bahwa Organisasi profesi guru didirikan dan diurus oleh guru.
"Tetapi pada praktiknya, banyak birokrat, mantan birokrat dan bahkan politisi mengurus organisasi guru. Pemerintah seharusnya menegakkan aturan secara tegas, bukan melakukan pembiaran secara terus menerus," ujar Suparman.
Menurutnya, ketika para birokrat menjadi pengurus organisasi guru, maka yang terjadi adalah konflik kepentingan dan di berbagai daerah malah menghambat kebebasan berorganisasi bagi guru karena ketakutan mengalami intimidasi.
"Harusnya sebelum mengatur organisasi profesi guru, Kemendikbud menegakan dulu aturan bahwa organisasi guru harus diurus oleh guru, bukan mantan guru, apalagi birokrat dan politisi,” tegasnya.
Sementara itu Presidium FSGI, Guntur Ismail mengatakan bila pemerintah memaksakan draft terakhir pasal 44 Revisi PP No 74 Tahun 2008 yang mengatur pembatasan jumlah kepengurusan dan keanggotaan organisasi profesi guru Indonesia, maka dugaan pasal tersebut merupakan 'pesanan' pihak tertentu semakin menguat.
“Pesanan yang dipaksakan ini akan mengancam perdamaian antar organisasi guru di Indonesia. Pasal revisian ini dipastikan akan menimbulkan kekacauan dalam negeri, menghambat saluran aspirasi, hujan protes dan aksi demo akan terjadi." tambah Guntur Ismail meminta Kemdikbud menggunakan pertimbangan hukum, rasionalitas dan hati nurani dalam memutuskan revisi PP Guru tersebut.(fat/jpnn)
Terima Kasih Sobat alls well Atas Kunjungannya di Blog Sederhana Ini, Semoga Selalu Menginspirasi dan Bermanfaat Bagi Dunia Pendidikan Di Tanah Air Tercinta Indonesia.SALAM PENDIDIKAN
WARNING..!! Etika BERKOMENTAR di Blog all's well :
a. Gunakanlah Perkataan yang Baik, Ramah dan Sopan
b. Komentar SPAM akan all's well HAPUS setelah direview
c. Komentar NEGATIF & RASIS akan Segera di HAPUS
d. Dilarang Menambahkan "LINK AKTIF" dalam Komentar
Note: "ANDA SOPAN KAMI PUN SEGAN" (all's well) ConversionConversion EmoticonEmoticon