Close X
rss feed
twitter


Berbicara tentang aplikasi sobat pasti lebih paham, nah kali ini admin sedikit ingin berbagi aplikasi, dimana aplikasi ini menggunakan sistem macro seperti  Aplikasi Data Siswa pada artikel sebelumnya, kita langsung pada point inti aplikasi, apalikasi PSB / Penerimaan Siswa Baru, berikut tutorial menjalankan aplikasi PSB.


Langkah menjalankan Aplikasi :
1. Buka Aplikasi PSB


2. Isikan Nama Pengisi Data ( Admin Sekolah )
3. Klik Lanjut & OK.


4. Klik Petunjuk Pengisian & OK


5. Klik Mulai Isi Data.


6. Isikan secara Lengkap Data yang dibutuhkan & klik Catat.


keterangan jika data yang dicatat berhasil di input.


 Form hasil pencatatan data PSB.


7. Untuk mengisi data berikutnya Klik Mulai Isi Data


Buat sobat yang berminat silahkan download aplikasinya disini.


Demikian sedikit tutorial tentang menjalankan Aplikasi PSB.
Semoga bermanfaat untuk Sobat Blogger.

Share: infosekolah.net

Petugas partai. Foto: dok.Jawa Pos
Petugas partai. Foto: dok.Jawa Pos
JAKARTA - Istilah ‘petugas partai’ yang diucapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terus menjadi polemik.
Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menilai, istilah itu sudah seperti mensubordinasi lembaga presiden, karena publik tidak setuju dengan istilah itu.
"Sementara itu, penjelasan elite PDIP terkait istilah itu juga tidak memuaskan masyarakat," ujar  Siti Zuhro, di Jakarta, kemarin (19/4).
   
Menurutnya, kosa kata 'petugas partai' bagi PDIP tak ada yang salah. Karena hal itu dianggap merujuk pada kader partai yang sedang bertugas di eksekutif maupun legislatif.
   
"Tapi bagi sebagian publik istilah itu bisa saja dimaknai lain yang konotasinya kurang positif. Apalagi lagi bila kosa kata tersebut dikaitkan dengan posisi Joko Widodo sebagai presiden RI. Maknanya bisa negatif, dan merendahkan presiden," jelas Siti Zuhro.
   
Terlebih lagi, kata wanita yang akrab disapa Wiwieq ini, Jokowi juga tidak mampu memuaskan dahaga publik dalam memberikan perbaikan negeri ini, khususnya yang telah menaikan harga BBM, tarif daya listrik, gas elpiji dan lainnya.
   
Atas dasar ini, Wiwieq pun meramalkan masa pemerintahan Presiden Jokowi akan sama dengan beberapa mantan presiden lainnya yang hanya berhasil memimpin Indonesia dalam waktu singkat.
"Jika kondisinya seperti ini terus, Jokowi nasibnya akan sama kayak Megawati, BJ Habibie dan Gus Dur. Dia (Jokowi) tidak akan lama memimpin Indonesia," ungkap wanita berkacamata ini.
  
Lebih jauh, Wiwieq memprediksi akan jatuhnya kepemimpinan Jokowi-JK yang terlihat dari kurang harmonisnya hubungan antara legislatif dengan eksekutif.
  
"Baru kali ini DPR dan presiden tidak bersinergi dengan baik. Ini akan memunculkan citra yang buruk," tambahnya.
  
Terlebih, Jokowi dan JK terlihat kurang kompak dalam model kepemimpinannya. Dia melihat, kondisi politik dan demokrasi yang rapuh.
"Jokowi-JK tak saling mengisi dan melengkapi itu yang saya tangkap. Kinerja pemerintah baru akan meresahkan publik," tandasnya menambahkan.(dil/jpnn)

 

BANJARMASIN – Rasa sedih tak dapat ditutupi oleh Kepala Sekolah SDN Kelayan Dalam 5 Hj Siti Ramlah ketika mendengar tuntutan jaksa. Ia terancam kurungan penjara selama 4 tahun denda Rp200 juta subsider selama 3 bulan.

Mata wanita berusia 57 tahun itu terlihat bekaca-kaca ketika keluar dari ruang sidang Pengadilan Tipikor PN Banjarmasin, Kamis (17/4) siang.  Dua orang anaknya tampak terus mendampingi sambil memberikan suport terhadapnya.
Sedikit berbeda dengan sang Bendahara Hj Afiah, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Reza dari Kejari Banjarmasin menuntut terdakwa selama 4 tahun 6 bulan denda Rp 200 juta subsider selama 3 bulan kurungan.

Selain itu terdakwa juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.275.000 atau jika tidak dapat membayar dapat diganti kurungan selama 1 bulan.
Sementara itu kuasa hukum dari Hj Siti Ramlah, Hadi Permana SH mengatakan akan melakukan pembelaan atas tuntutan jaksa. “Kami akan lakukan pembelaan,” ujarnya.
Dalam kasus dugaan korupsi dana BOS ini, kedua tersangka diduga telah merugikan negara senilai Rp61,8 juta  dari nilai anggaran dana tahun 2012 sebesar Rp358 juta. Dari hasil penyidikan ditemukan adanya penyelewengan penggunaan anggaran dana BOS yang tidak sesuai dengan peruntukannya yakni pembuatan baju sasirangan. (gmp-jpnn)



JAKARTA- Wacana moratorium ujian nasional (UN) yang merupakan imbas dari bocornya naskah soal langsung direspon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan. Dia mengaku tidak setuju jika UN dimoratorium.
"Lebih tepat memperbaiki pelaksanaan UN ketimbang moratorium. Terlebih jika moratorium itu disebabkan oleh ada kebocoran soal setiap tahunnya," kata Anies dalam keterangan persnya, Senin (20/4).
Dia menilai, persoalan kebocoran naskah UN bisa diatasi dengan melaporkannya ke pihak kepolisian dan Kemendikbud. Anies mengatakan, solusi dari masalah itu harus diperbaiki.
“Apakah kita sudah sempurna dalam menjalankan ujian itu? Apakah kalau belum sempurna lalu kita hentikan? Nah, sebaiknya jika menemukan kebocoran soal segera laporkan jangan cuma diobrolkan. Biar bisa diproses secara hukum," bebernya.
Dalam mengevaluasi sesuatu, sambung Anies, jangan langsung mengambil sikap dengan spontan. Dia mengatakan, lebih baik mengoreksi kekurangan UN setiap tahunnya dan memberikan sanksi kepada guru yang membocorkan soal.
"Lebih baik dikoreksi, kemudian disempurnakan. Jika masih banyak ratusan ribu guru yang menjaga amanah, masak dikalahkan dengan satu dua orang yang curang. Justru kami akan beri sanksi tegas bagi pengkhianatnya. Harus diproses secara hukum dan dibui agar memberikan efek jera," tegas Anies. (esy/jpnn)

POS Ujian Sekolah
Sesuai dengan jadwal pelaksanaan ujian sekolah yang tertulis pada Prosedur Operasional Standar (POS) penyelenggaraan ujian sekolah pada SD/MI dan sederajat, hari pertama adalah Bahasa Indonesia, hari kedua Matematika, dan hari ketiga IPA.
Sementara untuk ujian sekolah susulan bagi peserta didik yang berhalangan hadir akan dilaksanakan mulai tanggal 28 sampai 30 Mei 2015. Ujian dimulai pukul 08.00 sampai 10.00 dengan jumlah butir soal; Bahasa Indonesia 50 soal, Matematika 40 soal, dan IPA 40 soal.
75 Persen Soal Dibuat Pemprov
Kemendikbud menetapkan 25% paket soal dengan cara memilih butir-butir soal dari bank soal nasional sesuai dengan kisi-kisi soal ujian sekolah tahun pelajaran 2014/2015. 75% soal ujian sekolah disusun pemerintah provinsi dengan melibatkan guru yang mewakili seluruh kabupaten/kota di wilayahnya.

Hasil gambar untuk gambar ujian sekolah sd/mi 2015

Berikut Kumpulan Prediksi Soal Ujian Sekolah Sekolah Dasar

Download Prediksi Soal Ujian Sekolah Dasar IPA  1
Download Prediksi Soal Ujian Sekolah Dasar IPA 2 
Download Prediksi Soal Ujian Sekolah Dasar BHS INDONESIA 1
Download Prediksi Soal Ujian Sekolah Dasar BHS INDONESIA 2
Download Prediksi Soal Ujian Sekolah Dasar MATEMATIKA 1
Download Prediksi Soal Ujian Sekolah Dasar MATEMATIKA 2
Download Prediksi Soal Ujian Sekolah Dasar BI BY USMAN JYD 
Download Prediksi Soal Ujian Sekolah Dasar PAI BY USMAN JYD

Tukaran Link Yuk..!!