Selamat Datang di Blog Sederhana dan Inspiratif ansud-site (all’s well), Semoga Apa Yang Sobat Cari, Baca, dan Temukan Dapat Bermanfaat dan Sesuai Dengan Yang Diharapkan. Don’t Forget To Come Again...Thank You Gayss and SEE YOU..!!
rss feed
twitter



Adobe Flash Player adalah cross platform browser berbasis aplikasi runtime yang memberikan tampilan aplikasi ekspresif, isi, dan video di layar dan browser.

Diinstal lebih dari 750 juta terhubung internet desktop dan perangkat mobile, Flash Player memungkinkan organisasi dan individu untuk membangun dan memberikan pengalaman digital yang besar bagi penggunanya
Adobe Flash Player sekarang tersedia untuk Windows, Mac, dan sistem operasi Linux.
Fitur baru dalam Adobe Flash Player :
Konten video dan aplikasi dengan modus layar penuh.
Rendah-bandwidth, video berkualitas tinggi dengan teknologi kompresi canggih.
Multi-threaded decoding video
Latar Belakang Updater (Windows)
Tambahan format gambar: GIF, JPEG Progresif, dan PNG.
File Size: 17.09 MB
Publisher: Adobe Systems Incorporated
OS Support: Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8 (Firefox, Safari, Opera)

siksa kubur.jpg
Salah satu surah yang memiliki kekhususan tersebut adalah sebuah surah yang berisi 30 ayat. Allah menurunkan surah tersebut di hati Muhammad sebelum beliau hijrah ke Madinah. Surah Mekah ini berisi tentang persoalan akidah, hujah orang kafir, perdebatan orang musyrik, keadaan penduduk surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya, serta keadaan penduduk neraka dan azab yang ada di dalamnya.
Rasulullah saw. telah memberitahukan bahwa surah yang diberkahi ini merupakan pencegah, penjaga, penyelamat, dan pemberi syafa'at. Ia akan memberikan syafaat kepada pemilik(pembaca)nya, menyelamatkan dari azab kubur, dan membelanya didepan Rab-Nya Azza Wa Jalla pada hari kiamat kelak.
Surah agung itu adalah surah al-Mulk. Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan pemilik sunan yang empat, dari Abu Hurairah: "Sesungguhnya surah yang berisi tiga puluh ayat ini akan memintakan syafaat bagi pemiliknya maka dia pun diberi ampunan."
Dari Ibnu Abbas berkata, seorang laki-laki mendirikan kemah diatas kuburan yang tidak disadarinya. Lalu ia mendengar suara manusia tengah membaca surah al-Mulk hingga selesai. Lalu ia mendatangi Rasulullah saw. dan menceritakan kejadiannya: "Wahai Rasulullah, aku mendirikan kemah diatas sebuah kuburan, tapi saya tidak menyadari kalau itu adalah kuburan. Lalu saya mendengar suara seseorang tengah membaca surah al-Mulk hingga selesai. Rasulullah saw. bersabda, "Itu adalah penghalang yang akan menyelamatkan pemiliknya dari azab kubur." (HR Tirmidzi).
Dari Jabir bin Abdillah berkata, "Rasululullah tidak tidur pada malam hari sehingga dia membaca (Alif Laam Miim, Tanzil) dan (Tabaaraka Biyadihil Mulku)." (HR Tirmidzi).
Adalah Ibnu Abbas r.a. memberi pengajaran kepada seseorang dengan bertanya, "Maukah engkau aku hadiahi sebuah hadis?" Laki-laki tersebut menjawab, "Ya," Ibnu Abbas berkata, "Bacalah (tabaarakalladzi biyadihil mulku) dan ajarkanlah kepada keluargamu, semua anak-anakmu, bayi-bayimu, dan tetanggamu. Karena, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:"Aku suka kalau surah itu berada dalam hati setiap orang dari umatku."
Inilah surah yang diberkahi yang semestinya kita selalu membacanya. Kita lantunkan dengan lesan, kita perhatikan dengan hati dan kita ajarkan kepada anak-anak dan istri kita. Marilah kita baca surah tersebut pada setiap malam. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan syafaatnya kepada kita lalu kita akan diselamatkan dari azab kubur dan kedahsyatan hari kiamat.
Inilah surah yang diberkahi, wahai kaum muslimin rakhimakumullah. Surah yang berjalan sebagai surah makki dalam memberikan penjelasan tentang qudrah Allah Azza wa Jalla, berbicara tentang kebesaran-Nya dan menetapkan kenabian Muhammad saw. Surah ini dimulai dengan pujian kepada Allah Azza wa Jalla.
Tabaarakalladzii biyadihil mulku wa huwa 'alaa kulli syai-in qadiir (Maha Suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu).
Biyadihil mulku (Yang di tangan-Nyalah segala kerajaan).
Artinya, Allah memiliki kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dialah pemilik penciptaan dan perintah. Dialah yang memberi makan dan bukan yang diberi makan. Yang memberi balasan bukan yang diberi balasan; Maha Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi sangat kokoh. Ditangan-Nyalah kerajaan setiap sesuatu. Pencipta segala sesuatu. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang ada di langit dan di bumi yang dapat melemahkannya. Apabila Ia menghendaki sesuatu, ia berkata, "Kun" (jadilah), maka terjadilah.
SUBHANALLAH
Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu belajar dan meningkatkan diri untuk lebih dekat lagi dengan Al-Qur'an. Aamiin
(Cantumkan jika ada doa khusus agar kami para jamaah bisa mengaminkannya)
Silahkan Klik Like dan Bagikan di halamanmu agar kamu dan teman-temanmu senantiasa istiqomah dan bisa meningkatkan ketakwaannya kepada ALLAH SWT.
Ya ALLAH...
✔ Muliakanlah orang yang membaca status ini
✔ Entengkanlah kakinya untuk melangkah ke masjid
✔ Lapangkanlah hatinya
✔ Bahagiakanlah keluarganya
✔ Luaskan rezekinya seluas lautan
✔ Mudahkan segala urusannya
✔ Kabulkan cita-citanya
✔ Jauhkan dari segala Musibah
✔ Jauhkan dari segala Penyakit,Fitnah,Prasangka Keji,Berkata Kasar dan Mungkar.
✔ Dan dekatkanlah jodohnya untuk orang yang
membaca dan membagikan status ini.
Aamiin ya Rabbal'alamin

JAKARTA - Ujian nasional (UN), selalu menjadi perbincangan masyarakat setiap tahunnya. Mulai dari sistem ujian yang terlalu susah, sampai pelaksanaan UN yang terhambat, menjadi salah satu topik utama.

Tapi, tahu enggak sih kalian kapan sejarah UN itu ada? Yuk kita lihat sejak kapan ujian nasional ini didirikan.

1950-1960anUjian akhir pada tahun ini disebut Ujian Penghabisan. Ujian penghabisan dilakukan secara nasional dan seluruh soal dibuat Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Seluruh soal dalam bentuk esai. Hasil Ujian tidak diperiksa di sekolah tempat ujian, tetapi di pusat rayon.

1965-1971Semua mata pelajaran diujikan dalam hajat yang disebut ujian Negara. Bahan ujian dibuat oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Pemerintahan waktu ujian.

1972-1979Pemerintah memberikan kebebasan setiap sekolah atau sekelompok setiap sekolah atau sekelompok sekolah menyelenggarakan ujian sendiri. Pembuatan soal dan proses penilaian dilakukan masing-masing sekolah atau kelompok. Pemerintah hanya menyusun pedoman dan panduan yang bersifat umum.

1980-2000Mulai dari diselenggarakan ujian akhir nasional yang disebut evaluasi belajar tahan akhir nasional (Ebtanas). Model ujian akhir ini menggunakan dua bentuk yaitu Ebtanas untuk mata pelajaran pokok sedang EBTA untuk mata pelajaran non-ebtanas.

Ebtanas dikoordinasikan pemerintah pusat dan EBTA dikoordonasi pemerintah provinsi. Kelulusan ditentukan oleh kombinasi dua evaluasi tadi ditambah nilai ujian harian yang tertera di buku rapor.

2001-2004Ebtanas diganti menjadi ujian akhir nasional (Unas). Hal yang menonjol dalam peralihan nama Ebtanas menjadi UNAS adalah penentuan kelulusan siswa, yaitu dalam Ebtanas kelulusananya berdasarkan nilai Ebtanas Murni, sedangkan Unas ditentukan pada mata pelajaran secara Individual.

2005-2009Perubahan sistem yaitu pada target wajib belajar pendidikan (SD/MI/SD-LB/MTS/SMP/SMP-LB/SMA/MA/SMK/SMA-LB), sehingga nilai kelulusan ada target minimal.

2010-sekarang Unas diganti menjadi Ujian Nasional (UN). Dengan target, para minimal UN sehingga dapat lulus UN dengan baik.

Perlu diketahui, ujian negara ternyata mempunyai tiga landasan lho. Pertama, UU sistem pendidikan Nasional (sisdiknas) nomor 20/2003. Kedua PP nomor 19/2005 tentang standar nasional pendidikan. Ketiga, Permendiknas 47/2006.

Sumber: Litbang Sindo

SK Lativi Abdima
PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan pelaksanaanya yakni Perka BKN No 1 Tahun 2013 mulai tanggal 1 Januari 2014 telah diberlakukan, kedua regulasi tersebut menitik beratkan tentang Penilaian prestasi kerja PNS terdiri dari Sasaran  Kerja pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja PNS (PKP).
Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja (perfomance appraisal) seorang pegawai. Dilingkungan Pegawai Negeri Sipil dikenal dengan DP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang diatur dalam PP 10 Tahun 1979.
Kenyataan empirik menunjukkan proses penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS cenderung terjebak ke dalam proses formalitas. DP3-PNS dirasa telah kehilangan arti dan makna substantif, tidak berkait langsung dengan apa yang telah dikerjakan PNS. DP3-PNS secara substantif tidak dapat digunakan sebagai penilaian dan pengukuran seberapa besar produktivitas dan kontribusi PNS terhadap organisasi. Seberapa besar keberhasilan dan atau kegagalan PNS dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.
Penilaian DP3-PNS, lebih berorientasi pada penilaian kepribadian (personality) dan perilaku (behavior) terfokus pada pembentukan karakter individu dengan menggunakan kriteria behavioral, belum terfokus pada kinerja, peningkatan hasil, produktivitas (end result) dan pengembangan pemanfaatan potensi.
Beberapa tinjauan terkait dengan implementasi DP-3 PNS selama ini, proses penilaian lebih bersifat rahasia, sehingga kurang memiliki nilai edukatif, karena hasil penilaian tidak dikomunikasikan secara terbuka. Selain itu, pengukuran dan penilaian prestasi kerja tidak didasarkan pada target goal (kinerja standar/harapan), sehingga proses penilaian cenderung terjadi bias dan bersifat subyektif (terlalu pelit/murah), nilai jalan tengah dengan rata-rata baik untuk menghindari nilai “amat baik” atau “kurang”, apabila diyakini untuk promosi dinilai tinggi, bila tidak untuk promosi cenderung mencari alasan untuk menilai “sedang” atau “kurang”. Dalam hal Atasan langsung sebagai pejabat penilai, ia hanya sekedar menilai, belum/tidak memberi klarifikasi hasil penilaian dan tidak lanjut penilaian.
Setelah dilakukan proses kajian yang panjang dan mendalam mengenai DP-3 PNS, maka durumuskan metode baru dalam melihat kinerja PNS melalui pendekatan metode SKP (Sasaran Kerja PNS). Melalui metode ini, Penilaian prestasi kerja PNS secara sistemik menggabungkan antara penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan penilaian perilaku kerja. Penilaian prestasi kerja terdiri dari dua unsur yaitu SKP dan Perilaku Kerja dengan bobot penilaian unsur SKP sebesar 60 % dan perilaku kerja sebesar 40 %. SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari dan digunakan sebagai dasar penilaian prestasi kerja.
Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya.
Dalam menyusun SKP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  1. Jelas : Kegiatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas
  2. Dapat diukur : Kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk angka seperti jumlah satuan, jumlah hasil, dan lain-lain maupun secara kualitas seperti hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan kepada masyarakat memuaskan. dan lain-lain.
  3. Relevan : Kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas jabatan masing masing.
  4. Dapat dicapai : Kegiatan yang ditakukan harrs disesuaikan dengan kemampuan PNS.
  5. Memiliki target waktu : Kegiatan yang dilakukan harus dapat ditentukan waktunya.
Dalam menetapkan target meliputi aspek sebagai berikut :
  • Kuantitas (Target OutPut) : Dalam menentukan Target Output (TO) dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, paket, laporan, dan lain-lain.
  • Kualitas (Target Kualitas) : Dalam menetapkan Target Kualitas (TK) harus memprediksi pada mutu hasil kerja yang terbaik, target kualitas diberikan nilai paling tinggi 100 (seratus).
  • Waktu (Target Waktu) : Dalam menetapkan Target Waktu (TW) harus memperhitungkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya bulanan, triwulan, kwartal, semester, dan tahunan.
  • Biaya (Target Biaya) : Dalam menetapkan Target Biaya (TB) harus memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1 (satu) tahun, misalnya jutaan, ratusan juta, miliaran, dan lain-lain.
Selain melakukan Kegiatan Tugas Jabatan yang sudah menjadi tugas dan fungsi, apabila seorang pegawai memiliki tugas tambahan terkait dengan jabatan, maka dapat dinilai dan ditetapkan menjadi tugas tambahan. PNS yang melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan/ pejabat penilai yang berkaitan dengan tugas pokok jabatan, hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP.
Selain tugas tambahan, PNS yang telah menunjukkan kreatifitas yang bermanfaat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas pokok jabatan, hasilnya juga dapat dinilai sebagai bagian dari capaian SKP. Share By.(Abdi Madrasah)
Islam Mosque 3
ShareThis Copy and Paste

Tunjangan Profesi
Sertifikasi guru adalah cerita paling menarik di lingkungan lembaga pendidikan sekarang ini. Mulai dari pengurusan berkas untuk dapat masuk dalam long-list, lamanya menunggu panggilan untuk mengikuti Uji Kompetensi Awal (UKA) dan Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan Guru (PLPG), menunggu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang tidak kunjung jadi, hingga pencairan tunjangan yang tidak tepat waktu, semuanya adalah cerita hangat yang selalu menarik.
Sebegitu menariknya, para pendidik bahkan lebih antusias mendiskusikan pencairan tunjangan sertifikasi ketimbang problem pendidikan itu sendiri, semisal menangani anak ‘bermasalah’, merumuskan dan membuat perangkat pembelajaran yang aplikatif, maupun mempersiapkan diri untuk menyongsong diberlakukannya Kurikulum 2013 pada tahun 2014 ini.
Tapi cobalah mari tengok hasil penelitian Bank Dunia tentang seritifikasi guru ini. Apakah antusiasme guru dalam mendiskusikan tunjangan sertifikasi ini berbanding lurus dengan hasil pembelajaran di kelas? Apakah dana besar yang dikeluarkan negara untuk para pendidik ini sesuai dengan tingkat mutu pendidikan? Apakah setelah mereka disertifikasi, mutu pendidikan di negeri ini secara otomatis meningkat?
Dalam penelitian bertajuk ”Spending More or Spending Better : Improving Education Financing in Indonesia” yang dirilis pada Maret 2013 terungkap, tidak ada perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan dari kebijakan sertifikasi pendidik ini. 
Hasil belajar belum sepadan dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. Bila melihat nilai Matematika dan Bahasa Indonesia, tidak ada perbedaan mendasar antara nilai dari murid yang gurunya bersertifikat dan tidak. Baik yang diajar guru lulus sertifikasi maupun belum, hasilnya sama. 
Dampak sertifikasi guru, masih menurut hasil penelitian yang melibatkan 30 ribu guru dan 90 ribu siswa ini baru berhasil memperbaiki kesejahteraan guru dan minat generasi muda menjadi guru. Selebihnya, belum terlihat.
Sebagai gambaran, tahun 2013 yang lalu dana yang dikeluarkan pemerintah untuk membayar tunjangan profesi guru mencapai lebih dari 62 triliun. Sebanyak 60 triliun disalurkan melalui anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan 2.4 triliun melalui Kementerian Agama. Lalu untuk apa negara harus mengeluarkan anggaran besar jika tidak ada hasilnya? Ini pertanyaan menyakitkan tapi penting untuk dikedepankan.
Banyak yang beranggapan bahwa ketiadaan peningkatan mutu pendidikan ini semata-mata karena kesalahan guru. Argumennya sederhana, sudah diberi tunjangan besar tetapi tidak berusaha meningkatkan kompetensi diri. Ekstrimnya, guru diberikan tunjangan profesi yang besarnya satu kali gaji tersebut lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang jauh dari kebutuhan peningkatan mutu profesi mereka. Seperti, setelah tunjangan profesi dibayarkan, disinyalir di bank-bank yang menerima pembayaran haji ditemukan sejumlah guru melakukan pembayaran Ongkos Naik Haji (ONH).
Ditengarai juga, beberapa guru di rumahnya ada sepeda motor baru. Memperhatikan fenomena tersebut, yang paling rasional dan mungkin untuk dilakukan adalah mendorong guru untuk menjalankan kewajibannya secara lebih optimal. Para pendidik ini harus terus-menerus diingatkan agar uang (negara) yang sudah diperolehnya harus digunakan untuk meningkatkan kinerja yang efisien demi kemajuan pendidikan.
Biarkan para guru tetap menikmati haknya untuk mendapatkan tunjangan profesi, janganlah negara memotong atau menghentikan hak tersebut. Negara (pemerintah:Kemenag) cukup melakukan kontrol dan pengawasan yang ketat melalui program-programnya. Dengan mengontrol aktivitas para pendidik ini, sudah pasti mutu pendidikan juga akan dapat ditingkatkan dan terwujudnya guru professional hanya persoalan waktu.
Pasca penerimaan tunjangan profesi, para guru harus terus menerus didorong untuk meningkatkan kompetensinya. Dan itu bisa dimulai dengan mendorong para pengawas untuk memantau sekaligus mendampinginya. Pengawas, sebagai ujung tombak pendidikan di lapangan harus mampu memberikan bimbingan teknis, dalam meningkatkan kemampuan guru untuk melakukan tugasnya, mulai dari membuat perencanaan pembelajaran, mempersiapkan materi pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dengan teknik, metode dan pendekatan yang sesuai dengan konten pembelajaran dan kondisi peserta didik, penguasaan evaluasi pembelajaran yang memenuhi kriteria penilaian yang baik secara profesional.
Para pengawas harus didorong untuk dapat menerjemahkan kebijakan yang dirumuskan Kementerian Agama (Baca: Ditjen Pendikan Islam), khususnya program-program yang dapat meningkatkan mutu guru. Ini tentu tugas berat karena meningkatkan kemampuan pengawas dengan kualifikasi di atas juga bukan persoalan mudah. Namun gagasan semacam ini akan terasa ringan manakala Pemangku Kepentingan/pejabat yang ada di Kabupaten/Kota dan Provinsi dapat memberikan treatment kepada para pengawas dengan basis pengetahuan dan komitmen yang memadai.
Kemampuan pemangku kepenting-an/pejabat di Kabupaten/Kota dan Provinsi melakukan instruksi kepada para pengawas juga sangat bergantung pada program yang dirumuskan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Direktorat Pendidikan Madrasah dan Direktorat Pendidikan Agama Islam) di tingkat pusat. Tanpa gerak bersama, keberhasilan mungkin hanya muncul di beberapa tempat saja, tergantung basis pengetahuan dan komitmen para pemangku kepentingan/pejabat di daerah masing-masing.
Menyerahkan mutu pendidikan semata-mata hanya kepada para guru, sama saja membiarkan mutu pendidikan terus berlangsung seperti sekarang. Tidak pernahkah kita bermimpi mutu pendidikan akan meningkat pada suatu hari nanti.
Share By: (Abdi Madrasah)
Islam Mosque 3

Tukaran Link Yuk..!!