Close X
rss feed
twitter


Syarat Guru Penerima Subsidi Tunjangan FungsionalProgram subsidi tunjangan fungsional (STF) atau sering disebut Tunjangan Fungsional Guru (TFG) adalah program pemberian subsidi kepada guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.
Guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) adalah guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Program STF yang diberikan kepada GBPNS bersifat berkelanjutan sampai tahun 2015 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.


Kriteria guru penerima STF adalah  sebagai berikut :
  1. Guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang dibuktikan dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan;
  2. Memiliki masa kerja sebagai guru secara terus menerus sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun dengan ketentuan, terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2006 secara terus menerus bagi GBPNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan pertama sebagai guru;
  3. Memenuhi kewajiban melaksanakan tugas minimal 24 jam tatap muka per minggu bagi guru yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pembagian Tugas Mengajar oleh Kepala Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat atau ekuivalen dengan 24 jam tatap muka per minggu setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
  4. Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan mengajar minimal enam (6) jam tatapmuka per minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor;
  5. Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan mengajar minimal dua belas (12)jam tatap muka per minggu atau membimbing delapan puluh  (80) pesertadidik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor;
  6. Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, kepala laboratorium, kepala bengkel, kepala unit produksi mengajar minimal dua belas (12)  jam tatap muka perminggu;
  7. Guru yang bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling paling sedikit mengampu seratus lima puluh (150) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan;
  8. Guru yang bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit enam  (6) jam tatap muka per minggu;
  9. Guru yang bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan khusus seperti pada daerah perbatasan, terluar, terpencil, atau terbelakang; masyarakat adat yang terpencil; dan/atau mengalami bencana alam; bencana sosial; dan tidak mampu dari segi ekonomi;
  10. Guru yang berkeahlian khusus yang diperlukan untuk mengajar mata pelajaran atau program keahlian sesuai dengan latar belakang keahlian langka yang terkait dengan budaya Indonesia;
  11. Guru yang tidak dapat diberi tugas pada satuan pendidikan lain untuk mengajar sesuai dengan kompetensinya dengan alasan kesulitan akses dibandingkan dengan jarak dan waktu;
  12. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK);
  13. Memiliki nomor rekening tabungan yang masih aktif  atas nama penerima STF;
  14. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik.


Penilaian Angka Kredit bagi Guru PNS maupun Bukan PNS dalam waktu dekat akan diambil dari hasil sinkronisasi aplikasi Dapodikdas 2014. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas data, sebaiknya untuk data-data terkait PTK beserta data rinci PTK yang hampir secara keseluruhannya termasuk pada unsur dalam Penilaian Angka kredit ini benar-benar telah diinput dengan optimal.
Untuk selanjutnya hasil dari PAK Guru tersebut nantinya akan dapat diakses melalui SIM Penyesuaian Jabatan Fungsional  dan SIM Penilaian Angka Kredit oleh masing-masing operator Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat.

Berikut penjelasan isi tentang Permendikbud nomor 4 tahun 2014 tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru PNS dan Guru Bukan PNS. Dan, untuk melihat Tata Cara Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru PNS dan Guru Bukan PNS dalam lampiran Permendikbud RI No. 4 tahun 2014, silahkan klik DISINI

  • 40 Pemda Batal Rekrut CPNS 2014, Ini Daftarnya
    40 pemerintah daerah (pemda) dipastikan membatalkan pelaksanaan seleksi CPNS
    40 pemda dipastikan membatalkan seleksi CPNS 2014 (ilustrasi: iberita)
    Sebanyak 40 pemerintah daerah (pemda) yang semula sudah mendapatkan mendapat formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014 dari pemerintah pusat, dipastikan membatalkan pelaksanaan seleksi CPNS 2014 di daerahnya.

    Alasan pembatalan rekrutmen CPNS 2014 ini, karena pemerintah kabupaten/kota ini kurang siap, baik soal anggaran atau dalam melaksanakan seleksi CPNS yang tesnya wajib menggunakan sistem computer assisted test (CAT).

    Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian PANRB Herman Suryatman menjelaskan bagi pemda yang tahun ini tidak jadi melaksanakan rekrutmen CPNS, maka formasinya bisa dialihkan untuk tahun depan.

    “Informasi ini perlu kami sampaikan agar calon pelamar yang sudah berencana melakukan pendaftaran di pemda atau instansi dimaksud, dapat memaklumi atau mendaftar di instansi lainnya,” kata Suryatman dikutip SekolahDasar.Net dari Liputan 6 (20/09/2014).

    Daftar pemda yang membatalkan seleksi CPNS 2014
    1. Pemerintah kabupaten (Pemkab) Gayo Lues
    2. Pemkab Lampung Timur
    3. Pemerintah kota (Pemkot) Sabang
    4. Pemkab Lampung Utara
    5. Pemkab Asahan
    6. Pemkab Ciamis
    7. Pemkab Batu Bara
    8. Pemkab Cianjur
    9. Pemkab Labuhan Batu
    10. Pemkot Banjar
    11. Pemkab Labuhan Batu Selatan
    12. Pemkab Lebak
    13. Pemkab Padang Lawas
    14. Pemkab Tangerang
    15. Pemkab Padang Lawas Utara
    16. Pemkab Purworejo
    17. Pemkab Pakpak Barat
    18. Pemkab Halmahera Utara
    19. Pemkab Sukoharjo
    20. Pemkab Kepulauan Mentawai
    21. Pemkab Lumajang
    22. Pemkot Bukit Tinggi
    23. Pemkab Probolinggo
    24. Pemkab Indragiri Hulu
    25. Pemkab Tulungagung
    26. Pemerintah provinsi (Pemprov) Jambi
    27. Pemkab Trenggalek
    28. Pemkab Merangin
    29. Pemkot Madiun
    30. Pemkab Banyuasin
    31. Pemkab Kutai Barat
    32. Pemkab Musi Banyuasin
    33. Pemkab Kutai Kertanegara
    34. Pemkab Ogan Komering Ulu Timur
    35. Pemkab Minahasa Utara
    36. Pemkot Prabumulih
    37. Pemkab Badung
    38. Pemkot Palembang
    39. Pemkot Denpasar
    40. Pemkot Bengkulu

    Share: SekolahDasar.Net |

  • Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru


    Sumber acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PK GURU.
    Profesi guru perlu dikembangkan secara terus menerus dan proporsional, agar fungsi dan tugas yang melekat pada jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka diperlukan Penilaian Kinerja Guru (PK GURU) yang menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan.

    Pelaksanaan PK GURU dimaksudkan bukan untuk menyulitkan guru, tetapi sebaliknya PK GURU dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang profesional, karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi yang bermutu.

    Untuk meyakinkan bahwa setiap guru adalah seorang profesional di bidangnya dan sebagai penghargaan atas prestasi kerjanya, maka PK GURU harus dilakukan terhadap guru di semua satuan pendidikan formal.

    Hasil PK GURU dapat dimanfaatkan untuk menyusun profil kinerja guru sebagai input dalam penyusunan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Hasil PK GURU juga merupakan dasar penetapan perolehan angka kredit guru dalam rangka pengembangan karir guru.

    Pelaksanaan terintegrasi antara PK GURU dan PKB akan menciptakan guru yang mempunyai motivasi tinggi, berdedikasi tinggi, terampil dalam membangkitkan minat peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki integritas kepribadian yang tangguh untuk berkompetisi di era global.

    Pedoman pelaksanaan PK GURU ini disusun untuk memperluas pemahaman semua pihak terkait tentang prinsip, proses, dan prosedur pelaksanaan PK GURU, sebagai suatu sistem penilaian kinerja yang berbasis bukti (evidence-based appraisal).

    Pedoman PK GURU mengatur tentang tata cara penilaian dan norma-norma yang harus ditaati oleh penilai, guru yang dinilai, serta unsur lain yang terlibat dalam proses penilaian. Pedoman pelaksanaan PK GURU bisa download pada link tautan di bawah: Klik unduh di sini.

Tukaran Link Yuk..!!