Close X
rss feed
twitter


 
Tambahan Alokasi Formasi CPNS Kategori-I dari Tenaga Honorer 
 
Klik tautan dibawah ini untuk proses loading n download
 
Selamat buat rekan-rekan yang kembali terjaring didalamnya


 
Daftar Calon Peserta Tes CPNS Kemenag Tahun 2014 
Klik tautan di bawah ini untuk melihat n proses download!


MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi. Foto: Humas KemenPAN-RB
MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi. Foto: Humas KemenPAN-RB
JAKARTA--Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan mengejutkan, yakni melakukan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Moratorium tidak hanya dua tahun seperti pernah dilakukan di era pemerintahan SBY-Boediono, melainkan selama lima tahun.

Dengan demikian, selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK tidak akan ada rekrutmen CPNS untuk seluruh instansi, pusat dan daerah.

"Atas petunjuk Presiden Jokowi yang disampaikan lewat Pak Wapres, akan diberlakukan moratorium. Mulai moratorium PNS, kehutanan, pertambangan, dan semua kementerian," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi kepada pers usai acara sertijab di kantornya, Jakarta, Selasa (28/10).
Dia menambahkan, pemberlakuan moratorium ini untuk memberikan kesempatan kepada seluruh instansi melakukan audit organisasi. Sehingga bisa diketahui berapa angka ideal PNS di Indonesia.

Ditanya jabatan mana saja yang akan dimoratoriumkan, politikus dari Partai Hanura ini dengan tegas mengatakan, semua kementerian.
"Semua kementerian harus moratorium CPNS. Dalam masa moratorium lima tahun ini silakan melakukan audit organisasi," cetusnya.

Mengenai rekruitmen CPNS 2014 yang sementara jalan menurut Yuddy akan dibiarkan berjalan. Namun untuk tahun depan kebijakan penerimaan CPNS akan dikaji kembali sehingga perlu ada moratorium.

Data KemenPAN-RB, jumlah PNS di seluruh Indonesia untuk tahun 2013 mencapai 4,3 juta orang. Jumlah tersebut berkurang banyak karena adanya moratorium 2010-2011. Di samping kuota penerimaan CPNS 2012-2014 yang terus berkurang. (esy/jpnn)

Baca Juga Artikel Terkait:

Lima Tahun Tiadakan Rekrutmen CPNS Dinilai Kelamaan


Lima tahun tiadakan rekrutmen CPNS dinilai kelamaan. Foto: Dok JPNN.com
Lima tahun tiadakan rekrutmen CPNS dinilai kelamaan. Foto: Dok JPNN.com

JAKARTA - Kebijakan moratorium CPNS selama lima tahun dinilai terlalu lama. Pasalnya, setiap tahun ada sekitar 130 ribu PNS yang masuk masa pensiun. Sementara di instansi daerah banyak yang mengalami tenaga guru dan kesehatan seperti perawat maupun dokter.
"Kalau moratorium CPNS lima tahun memang terasa cukup lama. Kecuali kalau moratoriumnya terbatas. Artinya instansi tertentu masih diberikan kesempatan menerima CPNS baru," kata Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tasdik Kinanto, Selasa (28/10).

Namun, mantan sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) ini menilai, jika moratorium itu dilakukan atas dasar efisiensi sah-sah saja dilakukan. Asalkan harus berpegang pada data dulu.
"Saya belum bisa katakan sudah tepat moratorium dilaksanakan dalam waktu ini sebelum ada pemetaan data," ujarnya.

Sementara Pakar Administrasi Negara Eko Prasojo mengungkapkan, kebijakan moratorium CPNS lima tahun mestinya akan dikaji setiap tahun. Dari hasil kajian bisa dilihat apakah perlu dilanjutkan atau tidak moratoriumnya.
"Saya yakin kebijakan moratorium CPNS lima tahun akan dikaji setiap tahunnya. Dari hasil evaluasi pemerintah bisa mengambil kebijakan selanjutnya. Jadi sifatnya tidak kaku," terangnya. (esy/jpnn)


 

Kendari, (Inmas Sultra) — Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Bidang Pendidikan Madrasah melaksanakan Sosialisasi Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) se-Sultra. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Plaza Inn Hotel, Kendari, mulai 26 hinga 28 Oktober 2014.

Ketua panitia, Paharuddin, dalam laporannya mengatakan penilaian hasil kinerja guru yang didukung hasil evaluasi menjadi dasar pengembangan keprofesian yang selanjutnya juga menjadi dasar untuk memperoleh angka kredit.

“Kinerja guru menjadi tanggungjawab kepala madrasah atau sekolah dan guru senior yang ada di madrasah. Karena itu, sosialisasi ini dilakukan sebagai sarana untuk memberikan pemahaman Penilaian Kinerja Guru dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan,” katanya.

Kepala Seksi (Kasi) Tenaga Pendidik dan Kependidikan Bidang (Kabid) Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Sultra ini menyebutkan, sosialiasi tersebut dilaksanakan Dua angkatan dan diikuti sebanyak 120 orang peserta.

“Adapun narasumber kegiatan, terdiri dari Widyaiswara Litbang Kementerian Agama RI, pejabat Kanwil Kemenag Sultra, Widyaiswara LPMP Sultra, dan guru madrasah,” urainya.

Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Sultra, Samsuri, dalam sambutannya menyatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kompetensi guru madrasah dalam memahami implementasi Peraturan Menpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Dengan memahami peraturan itu, katanya, guru dengan sendirinya akan mengerti tentang tata cara penilaian kinerja guru dan penentuan angka kreditnya.

Dalam regulasi, lanjut Samsuri, ada tiga hal yang ditekankan kepada guru.  
Pertama, guru harus memiliki kompetensi tentang pengembangan dirinya.  
Kedua, guru harus bisa membuat karya ilmiah berupa penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif. 
Ketiga, para guru harus mampu mempublikasikan karya ilmiahnya.

Dia berharap, para peserta dapat memiliki kompetensi dalam menilai para guru di sekolahnya masing-masing.

Turut hadir pada pembukaan sosialisasi, para pejabat eselon IV serta staf Kanwil Kemenag Provinsi Sultra. (Seplin-RS/Pudo)


Inilah Daftar Lengkap Susunan Menteri Kabinet Jokowi-JK

Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan susunan lengkap Menteri Kabinet Indonesia periode 2014-2019 yang dinamai Kabinet Kerja.

Berikut ini adalah Susunan lengkap nama-nama menteri Kabinet Jokowi-JK :

1. Menteri Sekretaris Negara : Praktino
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago
3. Menko Bidang Kemaritiman : Indroyono Soesilo
4. Menteri Perhubungan : Ignasius Jonan
5. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti
6. Menteri Pariwisata : Arief Yahya
7. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral: Sudirman Said
8. Menko Bidang Polhukam : Tedjo Edy Purdijatno
9. Menteri Dalam Negeri : Tjahjo Kumolo
10. Menteri Luar Negeri : Retno Lestari Priansari Marsudi

11. Menteri Pertahanan : Ryamizard Ryacudu
12. Menteri Hukum dan HAM : Yasonna H Laoly
13. Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara
14. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi
15. Menko Bidang Perekonomian: Sofjan Djalil
16. Menteri Keuangan : Bambang Brodjonegoro
17. Menteri BUMN : Rini M Soemarno
18. Menteri Koperasi dan UMKM: Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga
19. Menteri Perindustrian : M Saleh Husin
20. Menteri Perdagangan : Rachmat Gobel

21. Menteri Pertanian : Amran Sulaiman
22. Menteri Ketenagakerjaan : Hanif Dhakiri
23. Menteri PU dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadi Muljono
24. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya
25. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Ferry Mursyidan Baldan
26. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani
27. Menteri Agama : Lukman Hakim Saefuddin
28. Menteri Kesehatan : Nila F Moeloek
29. Menteri Sosial : Khofifah Indar Parawansa
30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohanan Yambise
31. Menteri Kebudayaan dan Pedidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan
32. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi : M Nasir
33. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi
34. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja’far

Tukaran Link Yuk..!!