JAKARTA
– Ini barangkali bisa menjadi pengobat sedih para tenaga honorer
kategori satu (K1) yang dipastikan tidak memenuhi syarat untuk diangkat
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Mereka nantinya bisa beralih menjadi pegawai kontrak yang gaji dan
tunjangannya sama dengan yang diterima PNS. Bedanya, pegawai kontrak ini
tidak akan mendapatkan uang pensiunan. Peluang ini juga diberikan
kepada honorer K2 yang nantinya gagal tes masuk CPNS.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno menjelaskan,
ketentuan ini nantinya akan dimasukkan ke dalam Undang-undang Aparatur
Sipil Negara (ASN), yang saat ini RUU-nya masih dalam pembahasan
pemerintah bersama DPR.
Eko mengatakan, ketentuan ini tujuannya untuk mengakomodir para honorer yang gagal menjadi CPNS.
“Bagi honorer tertinggal yang tidak lolos CPNS juga diberikan kesempatan berkarir di instansi pemerintah dengan adanya status pegawai pemerintah dengan kontrak (PPK) dan itu tertuang di RUU ASN,” ujarnya.
Hanya saja, Eko menjelaskan, tidak serta merta seluruh honorer K1 dan K2 langsung diangkat menjadi PPK. Mereka harus tetap melewati seleksi, baik tes kompetensi dasar (TKD) maupun tes kompetensi bidang (TKB). Juga, harus ada formasinya, yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang bersangkutan.
“Misalnya, yang dibutuhkan di instansi A adalah guru Matematika dan Bahasa Inggris, pelamar harus sesuai formasi tersebut. Tidak boleh lulusan hukum mendaftar jadi guru Matematika atau Bahasa Inggris,” terangnya.
Dikatakan Eko, mekanisme seleksinya tetap ketat lantaran PPK itu nantinya juga akan mendapat gaji dan tunjangan kesejahteraan, sebagaimana yang diterima PNS. Bedanya, PPK nantinya tidak akan mendapatkan pensiunan.
“Kecuali pensiun, PPK tidak mendapatkannya. Itu sebabnya,PPK juga dituntut bekerja profesional. Selain itu, kinerja PPK selalu dipantau,” ujar Eko.
Ditegaskan, jika berdasar hasil evaluasi ternyata kinerja PPK buruk, maka kontraknya tidak akan diperpanjang lagi. Jika kinerja bagus, bisa diperpanjang hingga memasuki usia purna tugas.
Draft RUU ASN (Aparatur Sipil Negara)yang sedang dibahas DPR dapat diunduh disini
“Bagi honorer tertinggal yang tidak lolos CPNS juga diberikan kesempatan berkarir di instansi pemerintah dengan adanya status pegawai pemerintah dengan kontrak (PPK) dan itu tertuang di RUU ASN,” ujarnya.
Hanya saja, Eko menjelaskan, tidak serta merta seluruh honorer K1 dan K2 langsung diangkat menjadi PPK. Mereka harus tetap melewati seleksi, baik tes kompetensi dasar (TKD) maupun tes kompetensi bidang (TKB). Juga, harus ada formasinya, yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang bersangkutan.
“Misalnya, yang dibutuhkan di instansi A adalah guru Matematika dan Bahasa Inggris, pelamar harus sesuai formasi tersebut. Tidak boleh lulusan hukum mendaftar jadi guru Matematika atau Bahasa Inggris,” terangnya.
Dikatakan Eko, mekanisme seleksinya tetap ketat lantaran PPK itu nantinya juga akan mendapat gaji dan tunjangan kesejahteraan, sebagaimana yang diterima PNS. Bedanya, PPK nantinya tidak akan mendapatkan pensiunan.
“Kecuali pensiun, PPK tidak mendapatkannya. Itu sebabnya,PPK juga dituntut bekerja profesional. Selain itu, kinerja PPK selalu dipantau,” ujar Eko.
Ditegaskan, jika berdasar hasil evaluasi ternyata kinerja PPK buruk, maka kontraknya tidak akan diperpanjang lagi. Jika kinerja bagus, bisa diperpanjang hingga memasuki usia purna tugas.
Draft RUU ASN (Aparatur Sipil Negara)yang sedang dibahas DPR dapat diunduh disini
Terima Kasih Sobat alls well Atas Kunjungannya di Blog Sederhana Ini, Semoga Selalu Menginspirasi dan Bermanfaat Bagi Dunia Pendidikan Di Tanah Air Tercinta Indonesia.SALAM PENDIDIKAN
