(Jakarta):
Tidak ingin mengalami kejadian yang sama, pemerintah akan memperketat proses
perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Itu berarti,
kepala daerah yang selama ini leluasa mengangkat tenaga honorer tidak akan bisa
semaunya lagi.
"Perekrutran PPPK akan kita godok ekstra
hati-hati. Ini berkaca dari pengalaman sebelumnya di mana keleluasaan kada
mengangkat honorer malah menimbulkan masalah yang berujung pada kewajiban
pemerintah pusat mengangkat mereka menjadi PNS," beber Kepala Badan Kepegawaian
Negara (BKN) Eko Sutrisno kepada media ini, Senin (23/9).
Dijelaskannya, begitu RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) ditetapkan, perekrutan PPPK sudah dimulai. Hanya saja proses seleksinya dirancang layaknya penerimaan CPNS. Ada usulan daerah, penetapan formasi serta rinciannya, tes kompetensi dasar, dan bidang.
"Jadi daerah yang butuh PPPK harus mengajukan usulan ke pusat. Setelah itu pusat akan menetapkan formasi serta kuotanya. Setelah itu baru bisa melaksanakan tes," terang Eko Sutrisno.
Dia menambahkan, penetapan formasi tersebut tetap berpegang pada kekuatan anggaran negara maupun APBD. Di samping jumlah PNS yang telah tersedia."Kalau PNS-nya sudah banyak, buat apa tambah banyak PPPK," ujarnya.
Saat ini honorer kategori satu (K1) maupun kategori dua (K2) yang tidak lolos CPNS, akan "ditampung" di PPPK. Hanya saja tetap harus melewati serangkaian tes. Sebab, PPPK akan mendapatkan gaji serta tunjangan setara PNS. (esy/jpnn)
Dijelaskannya, begitu RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) ditetapkan, perekrutan PPPK sudah dimulai. Hanya saja proses seleksinya dirancang layaknya penerimaan CPNS. Ada usulan daerah, penetapan formasi serta rinciannya, tes kompetensi dasar, dan bidang.
"Jadi daerah yang butuh PPPK harus mengajukan usulan ke pusat. Setelah itu pusat akan menetapkan formasi serta kuotanya. Setelah itu baru bisa melaksanakan tes," terang Eko Sutrisno.
Dia menambahkan, penetapan formasi tersebut tetap berpegang pada kekuatan anggaran negara maupun APBD. Di samping jumlah PNS yang telah tersedia."Kalau PNS-nya sudah banyak, buat apa tambah banyak PPPK," ujarnya.
Saat ini honorer kategori satu (K1) maupun kategori dua (K2) yang tidak lolos CPNS, akan "ditampung" di PPPK. Hanya saja tetap harus melewati serangkaian tes. Sebab, PPPK akan mendapatkan gaji serta tunjangan setara PNS. (esy/jpnn)
Terima Kasih Sobat alls well Atas Kunjungannya di Blog Sederhana Ini, Semoga Selalu Menginspirasi dan Bermanfaat Bagi Dunia Pendidikan Di Tanah Air Tercinta Indonesia.SALAM PENDIDIKAN
WARNING..!! Etika BERKOMENTAR di Blog all's well :
a. Gunakanlah Perkataan yang Baik, Ramah dan Sopan
b. Komentar SPAM akan all's well HAPUS setelah direview
c. Komentar NEGATIF & RASIS akan Segera di HAPUS
d. Dilarang Menambahkan "LINK AKTIF" dalam Komentar
Note: "ANDA SOPAN KAMI PUN SEGAN" (all's well) ConversionConversion EmoticonEmoticon