Seleksi penerimaan PNS jalur kategori 2 (K2) dipastikan
bakal ketat persaingannya. Jumlah K2 yang bakal diterima hanya sekira 30 persen
dari honorer yang terdaftar. Sementara antrian panjang dari para tenaga honorer
telah menanti sejak tahun 2007 silam.
"Kalau kebijakannya belum berubah, kuota K2 itu 30
persen dari total honorer. Kalau diestimasi, untuk Sultra jumlahnya capai 600
orang," ungkap Nur Endang Aburaera, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Sultra. Artinyaa, jumlah tenaga honorer yang terdaftar dalam K2 saat ini
sebanyak 2 ribu orang.
Selain ketatnya persaingan mendapatkan nomor induk pegawai pada jalur K2, tak kalah seru kompetisi penerimaan CPNS jalur umum. Tahun ini, dipastikan akan lebih banyak lagi pendaftar berhubung adanya kebijakan moratorium penerimaan CPNS dalam dua tahun terakhir. Bukan hanya itu, terbatasnya jatah tersedia sehingga dipastikan proses seleksi akan berlangsung ketat.
Lihat saja, tahun ini hanya lima kabupaten plus Pemrov Sultra dapat jatah penerimaan PNS. Itupun juga sangat terbatas jumlahnya, yakni sekitar 710 orang. Itu belum lagi dibagi dalam beberapa bidang yang akan diterima. Akibat sedikitnya kuota tersebut sehingga banyak kalangan memprediksi potensi terjadi kecurangan. Meskipun hal itu dibantah langsung Nur Endang Aburaera.
"Jangan percaya dengan calo, itu hanya spekulasi. Tidak ada garansi untuk lulus, siapapun dia. Yang bisa menggaransi kelulusan pelamar CPNS hanya dirinya sendiri," tegas Endang saat ditemui di ruang kerjanya akhir pekan lalu.
Komitmen tersebut, diakui mantan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan itu karena didukung beberapa hal. Utamanya, mengenai keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam pengawalan soal maupun hasil tes dari BKD-ke pusat atau sebaliknya. Termasuk keterlibatan KPK dalam proses seleksi.
"Pembuat soal juga dari 10 konsorsium perguruan tinggi. Kita tidak tahu dari mana saja mereka itu. Keterlibatan beberapa lembaga ini bisa menepis keraguan masyarakat soal penerimaan CPNS ini," terangnya.
Lalu bagaimana dengan penggandaan soal? Bukankan itu juga punya potensi besar terjadi kecurangan? Mantan Sekretaris Bappeda Sultra itu mengaku memang penggandaan soal dilakukan di daerah, dalal hal ini BKD Provinsi, untuk kemudian didistribusi ke Kabupaten/Kota.
"Kita belum tahu berapa pendaftar CPNS nantinya. Jadi, soalnya harus digandakan di daerah. Insya Allah aman, karena dari pusat hingga daerah (provinsi) maupun ke kabupaten tetap ada keterlibatan BIN, KPK, Kepolisian dan lembaga lainnya yang berkompeten," ujarnya, sambil menyebut biaya penggandaan ditanggung daerah masing-masing. (cr3/aka/KP)
Baca : Pengumuman Formasi CPNS Pemprov Sultra 2013 [Kendari Pos Edisi 16/09/2013]
Selain ketatnya persaingan mendapatkan nomor induk pegawai pada jalur K2, tak kalah seru kompetisi penerimaan CPNS jalur umum. Tahun ini, dipastikan akan lebih banyak lagi pendaftar berhubung adanya kebijakan moratorium penerimaan CPNS dalam dua tahun terakhir. Bukan hanya itu, terbatasnya jatah tersedia sehingga dipastikan proses seleksi akan berlangsung ketat.
Lihat saja, tahun ini hanya lima kabupaten plus Pemrov Sultra dapat jatah penerimaan PNS. Itupun juga sangat terbatas jumlahnya, yakni sekitar 710 orang. Itu belum lagi dibagi dalam beberapa bidang yang akan diterima. Akibat sedikitnya kuota tersebut sehingga banyak kalangan memprediksi potensi terjadi kecurangan. Meskipun hal itu dibantah langsung Nur Endang Aburaera.
"Jangan percaya dengan calo, itu hanya spekulasi. Tidak ada garansi untuk lulus, siapapun dia. Yang bisa menggaransi kelulusan pelamar CPNS hanya dirinya sendiri," tegas Endang saat ditemui di ruang kerjanya akhir pekan lalu.
Komitmen tersebut, diakui mantan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan itu karena didukung beberapa hal. Utamanya, mengenai keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam pengawalan soal maupun hasil tes dari BKD-ke pusat atau sebaliknya. Termasuk keterlibatan KPK dalam proses seleksi.
"Pembuat soal juga dari 10 konsorsium perguruan tinggi. Kita tidak tahu dari mana saja mereka itu. Keterlibatan beberapa lembaga ini bisa menepis keraguan masyarakat soal penerimaan CPNS ini," terangnya.
Lalu bagaimana dengan penggandaan soal? Bukankan itu juga punya potensi besar terjadi kecurangan? Mantan Sekretaris Bappeda Sultra itu mengaku memang penggandaan soal dilakukan di daerah, dalal hal ini BKD Provinsi, untuk kemudian didistribusi ke Kabupaten/Kota.
"Kita belum tahu berapa pendaftar CPNS nantinya. Jadi, soalnya harus digandakan di daerah. Insya Allah aman, karena dari pusat hingga daerah (provinsi) maupun ke kabupaten tetap ada keterlibatan BIN, KPK, Kepolisian dan lembaga lainnya yang berkompeten," ujarnya, sambil menyebut biaya penggandaan ditanggung daerah masing-masing. (cr3/aka/KP)
Baca : Pengumuman Formasi CPNS Pemprov Sultra 2013 [Kendari Pos Edisi 16/09/2013]
Terima Kasih Sobat alls well Atas Kunjungannya di Blog Sederhana Ini, Semoga Selalu Menginspirasi dan Bermanfaat Bagi Dunia Pendidikan Di Tanah Air Tercinta Indonesia.SALAM PENDIDIKAN
WARNING..!! Etika BERKOMENTAR di Blog all's well :
a. Gunakanlah Perkataan yang Baik, Ramah dan Sopan
b. Komentar SPAM akan all's well HAPUS setelah direview
c. Komentar NEGATIF & RASIS akan Segera di HAPUS
d. Dilarang Menambahkan "LINK AKTIF" dalam Komentar
Note: "ANDA SOPAN KAMI PUN SEGAN" (all's well) ConversionConversion EmoticonEmoticon