BKD Janji akan Transparan

Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur umum mulai terbuka, awal Oktober 2013. Prediksi membludaknya pendaftar akan menyebabkan ketatnya seleksi penerimaan CPNS tersebut. Apalagi, status warga lokal bukan "tiket eksklusif" untuk mendapatkan peluang lebih besar lolos seleksi nantinya.

Kepala BKD Sultra, Nur Endang Aburaera mengungkapkan, tidak ada prioritas utama penerimaan CPNS ditinjau dari status domisili peserta. Semua peserta seleksi memiliki kesempatan yang sama. Menjadi lulusan perguruan tinggi lokal juga bukan jaminan untuk diprioritaskan lulus CPNS.
  
Artinya, peserta seleksi dari luar Sultra akan menjadi kompetitor dalam seleksi CPNS tersebut. "Sudah menjadi kebijakan nasional, kalau penerimaan CPNS terbuka dan transparan. Tidak ada yang jadi prioritas, baik daerah asal pelamarnya. Yang jelas, dia berkewarganegaraan Indonesia. Soal mereka lulus atau tidak, ditentukan kemampuan personal yang diwujudkan dalam bentuk hasil tes nantinya," kata Endang, saat ditemui seusai pelantikan pejabat eselon II di Rujab Gubernur Sultra, kemarin.
  
Mantan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan itu kembali mengulas soal beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pelamar CPNS. Salah satunya mengenai peluang alumni universitas lokal dalam penerimaan nantinya. "Semua punya peluang sama. Selama mereka memenuhi syarat sebagai peserta CPNS, maka terbuka kesempatan untuk lolos. Hanya ingat, penentunya pada hasil tes itu nantinya," terangnya.
  
Syarat lainnya, seperti KTP juga jadi perhatiannya. Menurutnya, tak ada persoalan bagi pelamar jika belum memiliki KTP nasional. Boleh gunakan yang manual. Hanya perlu diingat, dalam proses pendaftaran tetap harus satu kali saja. "Sistem akan menolak jika ada pelamar CPNS mendaftar lebih dari satu kali. Atau dengan kata lain tidak boleh mendaftar lebih dari satu instansi. Cukup satu instansi atau satu daerah saja," ujarnya.
  
Memang dalam tes nantinya, pelamar hanya akan melalui satu pintu tes yakni tes kompetensi dasar (TKD). Salah satu alasannya, karena kurangnya penganggaran kalau harus melalui tes kompetensi bidang (TKB). "Kalau harus melalui TKB, itu banyak pihak yang dilibatkan, sehingga butuh anggaran yang besar pula. Jadi, kita hanya gunakan TKD sebagai penentu kelulusan CPNS," tandasnya. (cr3/aka/KP)

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share

About ansud-site

Terima Kasih Sobat alls well Atas Kunjungannya di Blog Sederhana Ini, Semoga Selalu Menginspirasi dan Bermanfaat Bagi Dunia Pendidikan Di Tanah Air Tercinta Indonesia.SALAM PENDIDIKAN

Related Post