(Jakarta): Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja
memerintahkan pemerintah daerah (Pemda) agar segera mengumumkan kelulusan
CPNS.
"Pemda
harusnya ingat dengan peserta tes CPNS yang lulus. Karena jika daerah menolak
umumkan, otomatis pemberkasan CPNS jadi molor. Akibatnya yang jadi korban
adalah peserta ujiannya," kata Setiawan kepada JPNN.com, Rabu (25/12).
Setiawan menjelaskan, dengan molornya penetapan kelulusan maka akan berimbas pada pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi yang dinyatakan lulus.
Namun, hingga saat ini pusat belum memberikan tenggat waktu untuk pemberkasan NIP terhadap daerah yang menolak mengumumkan kelulusan CPNS. Hanya saja pusat akan mengutamakan daerah yang lebih dulu memasukkan usulan pemberkasan CPNS.
"Kita masih menunggu. Tapi prinsipnya, daerah mana yang lebih dulu memasukkan berkas CPNS, itu yang kita utamakan. Bagi yang belum mau, tidak akan kita proses. Tapi ya itu tadi saya bilang, daerah hendaknya mempertimbangkan peserta yang lulus," terangnya. (esy/jpnn)
Setiawan menjelaskan, dengan molornya penetapan kelulusan maka akan berimbas pada pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi yang dinyatakan lulus.
Namun, hingga saat ini pusat belum memberikan tenggat waktu untuk pemberkasan NIP terhadap daerah yang menolak mengumumkan kelulusan CPNS. Hanya saja pusat akan mengutamakan daerah yang lebih dulu memasukkan usulan pemberkasan CPNS.
"Kita masih menunggu. Tapi prinsipnya, daerah mana yang lebih dulu memasukkan berkas CPNS, itu yang kita utamakan. Bagi yang belum mau, tidak akan kita proses. Tapi ya itu tadi saya bilang, daerah hendaknya mempertimbangkan peserta yang lulus," terangnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA:
Pemda Wajib Cantumkan Nilai dan
Ranking
(Jakarta): Pemerintah daerah dinilai masih ragu untuk menetapkan dan
mengumumkan kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Keraguan itu bagi
Panselnas sangat tidak beralasan, sebab petunjuk teknis penetapan kelulusan
sudah diberikan ke masing-masing instansi pusat maupun daerah.
"Kami melihat penolakan daerah
untuk mengumumkan kelulusan karena daerah ragu-ragu. Padahal mereka tinggal
menetapkan nama peserta CPNS dengan melihat rangking dan formasi yang
ada," kata Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja kepada
JPNN, Rabu (25/12).
Di dalam juknis disebutkan, pemda wajib menyebutkan nama peserta yang lulus, rangking, serta nilainya. Ini agar ada transparansi di daerah.
"Kami jadi tidak mengerti kenapa kok daerah ngeyel tidak mau mengumumkan. Daftar nama peserta, nilai, serta rangkingnya sudah sangat jelas terlihat. Sangat mudah bagi Pemda untuk menetapkan kelulusan, tergantung niat saja," katanya.
Panselnas ikut mempertanyakan keseriusan pemda dalam melakukan reformasi birokrasi khususnya perekrutan CPNS. Logikanya, pemda tinggal mengambil daftar nama yang di data yang sudah diserahkah Panselnas pada 19 Desember 2013, tanpa mengutak-atik lagi, sehingga ketakutan akan didemo masyarakat tidak akan terjadi.
"Kami tidak ada interest apa-apa dengan pengumuman ini. Yang kami inginkan daerah mendapatkan putra putri terbaik saja. Kalau daerah sejalan dengan visi misi pemerintah, tentunya tidak akan ada penolakan seperti sekarang ini," tandas Setiawan. (esy/jpnn)
Di dalam juknis disebutkan, pemda wajib menyebutkan nama peserta yang lulus, rangking, serta nilainya. Ini agar ada transparansi di daerah.
"Kami jadi tidak mengerti kenapa kok daerah ngeyel tidak mau mengumumkan. Daftar nama peserta, nilai, serta rangkingnya sudah sangat jelas terlihat. Sangat mudah bagi Pemda untuk menetapkan kelulusan, tergantung niat saja," katanya.
Panselnas ikut mempertanyakan keseriusan pemda dalam melakukan reformasi birokrasi khususnya perekrutan CPNS. Logikanya, pemda tinggal mengambil daftar nama yang di data yang sudah diserahkah Panselnas pada 19 Desember 2013, tanpa mengutak-atik lagi, sehingga ketakutan akan didemo masyarakat tidak akan terjadi.
"Kami tidak ada interest apa-apa dengan pengumuman ini. Yang kami inginkan daerah mendapatkan putra putri terbaik saja. Kalau daerah sejalan dengan visi misi pemerintah, tentunya tidak akan ada penolakan seperti sekarang ini," tandas Setiawan. (esy/jpnn)
Terima Kasih Sobat alls well Atas Kunjungannya di Blog Sederhana Ini, Semoga Selalu Menginspirasi dan Bermanfaat Bagi Dunia Pendidikan Di Tanah Air Tercinta Indonesia.SALAM PENDIDIKAN
WARNING..!! Etika BERKOMENTAR di Blog all's well :
a. Gunakanlah Perkataan yang Baik, Ramah dan Sopan
b. Komentar SPAM akan all's well HAPUS setelah direview
c. Komentar NEGATIF & RASIS akan Segera di HAPUS
d. Dilarang Menambahkan "LINK AKTIF" dalam Komentar
Note: "ANDA SOPAN KAMI PUN SEGAN" (all's well) ConversionConversion EmoticonEmoticon