SBY Minta Pengangkatan Guru Honorer dan Guru Bantu Dipercepat

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera mencari solusi atas persoalan lamanya pengangkatan guru honorer dan guru bantu sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang dikeluhkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Presiden menjelaskan, sejak 2004 Ibu Negara Ani Yudhoyono sudah menerima ribuan pesan pendek dari guru honorer yang meminta diangkat menjadi PNS. Ada yang marah, setengah marah, bahkan ada yang marah sekali karena lama tidak diangkat menjadi PNS.

Diakui Presiden SBY, pengangkatan guru honorer dan guru bantu di daerah terkendala dengan sistem desentralisasi dan sentralisasi. Namun SBY berharap, pengangkatan guru honorer di daerah bisa dipercepat.

"Sekarang ada masalah karena di daerah-daerah untuk mengangkat guru honorer atau guru bantu perhitungannya tidak cermat. Mari kita carikan solusinya bagaimana pengangkatannya, saya harapkan tahun depan sudah dimulai," kata Presiden SBY saat meresmikan pembukaan Kongres XXI PGRI di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Rabu (3/7).

Presiden yang dianugerahi lencana Maha Dwija Praja Utama oleh PGRI sebagai tokoh yang memperjuangkan martabat guru menyayangkan dalam proses pengangkatan guru honor terjadi banyak masalah. Menurut dia, karena daerah tidak menghitung secara cermat jumlah guru yang mau diangkat maka banyak guru yang dirugikan.

Oleh sebab itu, jelasnya, dia memerintahkan lima kementerian untuk mengurus pengangkatan guru honorer dan bantu ini. Kelimanya ialah Kemendikbud, Kemendagri, Kemenpan dan RB, Kemenag dan Sesneg.

"Saya minta menteri-menteri mengundang gubernur seIndonesia untuk cari solusi dan memecahkan masalah guru bantu dan honorer yang belum diangkat," jelasnya.

Dia meminta, secepatnya ada rapat koordinasi yang baik antara lima kementerian yang ditunjuk dengan pemerintah provinsi. Presiden berharap, tahun depan ketika mengakhiri tugasnya sebagai kepala negara maka nasib guru sudah menjadi lebih baik.

Kepada para guru, Presiden SBY berpesan untuk selalu meningkatkan kemampuan dan kinerja. SBY juga meminta agar organisasi PGRI terus berperan aktif untuk memajukan pendidikan di Tanah Air.

"Saya minta para guru juga melakukan pembenahan. Tentunya itu sejalan dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan gaji dan pendapatan para guru," ucap Presiden SBY.

Presiden juga memberikan perhatian khusus tentang guru yang menjadi korban pemilihan kepala daerah. Dia sudah mendengar bahwa guru dimutasi apabila calon kepala daerah itu kalah dalam pemilihan.

"Kalau memang yang menjadi korban, segera laporkan ke mendikbud atau mendagri dengan tembusan ke saya. Setelah melapor adakan konferensi pers bahwa ada perlakuan yang tidak benar," terangnya.

Dia memberikan peringatan ke semua guru, pejabat sekolah dan kepala dinas untuk menjauhkan diri dari politik praktis. Presiden menginginkan, agar seluruh masyarakat menegakkan kehidupan politik yang bermartabat sehingga tidak ada salah satu pihak yang menjadi korban.

Menanggapi intruksi Presiden tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M.Nuh, mengatakan, akan segera menjalankan instruksi Presiden. Nuh bersama Mendagri dan MenPAN akan berkoordinasi untuk menindaklanjuti persoalan guru honorer dan guru bantu.

"Dalam waktu 2-3 bulan kita bisa duduk bersama untuk mengatasi persoalan yang kita hadapi," ujar Nuh.

Demikian info mengenai Pengangkatan Guru Honorer dan Guru Bantu Dipercepat, semoga ada manfaatnya.

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share

About ansud-site

Terima Kasih Sobat alls well Atas Kunjungannya di Blog Sederhana Ini, Semoga Selalu Menginspirasi dan Bermanfaat Bagi Dunia Pendidikan Di Tanah Air Tercinta Indonesia.SALAM PENDIDIKAN

Related Post