PENGUMUMAN: CPNS Honorer K2 Pemberkasan CPNS Honorer K2 Terakhir 30 April

 

JAKARTA - Setelah lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), tenaga honorer kategori II (K2) di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengajukan usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PNS.

Semua berkas yang menjadi persyaratan dalam tahapan pemberkasan tersebut tidak boleh ada yang tertinggal.

"Tahap pemberkasan ini dilakukan di Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kanreg BKN maksimal 30 April 2014. Jika ada syarat yang tidak dipenuhi, maka BKN tidak akan menetapkan NIP tenaga honorer K2 yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan tidak dapat diangkat sebagai CPNS," kata Kepala BKN Eko Sutrisno seperti disitat dari laman Sekretariat Kabinet (Setkab), Senin (24/2/2014).

Eko memaparkan, pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS harus sesuai aturan atau regulasi kepegawaian, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012.

Dengan begitu, penetapan NIP PNS dari jalur tenaga honorer K2 juga harus mengacu pada Permen PAN & RB Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan CPNS Tahun 2013, dan Perka BKN Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS.

"Pemberkasan tenaga honorer K2 untuk menjadi CPNS harus sesuai PP 98/2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 yang selanjutnya dimuat dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 11/2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 98/2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan PP 11/2002," imbuhnya. (okezone)

Baca Juga:

JAKARTA – Rencana usul penetapan NIP PNS dari jalur tenaga honorer Kategori II (K2) sudah harus diterima secara lengkap di Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat pada 30 April 2014.

Pernyataan yang disampaikan Kepala BKN Eko Sutrisno, seperti dilansir www.bkn.go,id, merupakan tindak lanjut atas ditetapkannya Formasi PNS dari tenaga Honorer K.II untuk tahun anggaran 2013 oleh Menteri PAN & RB.

Eko Sutrisno menyampaikan bahwa  dasar hukum pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS tetap harus sesuai regulasi kepegawaian antara lain PP Nomor 98/2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dalam PP Nomor 78/2013, PP Nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS yang terakhir diubah dengan PP Nomor 56/2012, Permen PAN & RB Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan CPNS Tahun 2013, dan Perka BKN Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS.

Menurut Eko Sutrisno, pemberkasan tenaga honorer K2 untuk menjadi CPNS harus sesuai PP 98/2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan PP 11/2002 yang selanjutnya dimuat dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 11/2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 98/2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan PP 11/2002.

“Apabila salah satu syarat saja tidak dipenuhi, maka BKN tidak akan menetapkan Nomor Identitas Pegawai (NIP)-nya, sehingga yang bersangkutan tidak dapat diangkat sebagai CPNS,” pungkas Eko Sutrisno.

Sebelumnya Eko Sutrisno mengakui banyaknya reaksi dari masyarakat terkait pengumuman hasil tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer kategori dua (K2).

Reaksi tersebut umumnya mempertanyakan banyaknya peserta tenaga CPNS honorer K2 yang diluluskan meski yang bersangkutan tidak memenuhi syarat masa kerja minimal.

“Apabila salah satu syarat saja tidak dipenuhi, maka BKN tidak akan menetapkan Nomor Identitas Pegawai (NIP)-nya, sehingga yang bersangkutan tidak dapat diangkat sebagai CPNS,” kata Eko di laman milik BKN, www.bkn.go.id.

Dia menegaskan BKN akan terus mengawal proses honorer hingga pemberkasannya. Jika dikemudian hari diketemukan seorang honorer tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi CPNS.

Guna memastikan bahwa tenaga honorer K2 yang benar-benar berhaklah yang dapat diangkat menjadi CPNS,  menurut Eko, BKN akan mengambil langkah-langkah preventif. Salah satu cara pencegahannya adalah dengan menegaskan kembali kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setiap Instansi untuk memeriksa dengan seksama berkas-berkas pengajuan nota usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP)-nya honorer K2 yang dinyatakan lolos seleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sebelum usulan pemberkasan disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN, PPK wajib memeriksa keabsahan berkas usulan tersebut secara seksama. Bahkan untuk usulan berkas penetapan NIP honorer K2 itu,harus disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai cukup  yang dibuat oleh PPK,” tegas Eko.

Surat Pernyataan tersebut, kata Kepala BKN,  menyatakan bahwa data tenaga honorer K2 yang diusulkan NIP-nya itu sudah dipastikan kebenaran dan keabsahannya,  dan apabila tenyata di kemudian hari dokumen honorer tidak benar/palsu maka PPK bertanggung jawab penuh baik secara administrasi maupun pidana.

Eko mengingatkan  jika PPK terbukti mengusulkan honorer tidak sesuai kriteria dalam Peraturan Pemerintah Nomor  56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dapat terancam sanksi administrasi maupun pidana. “Ini sesuai Surat Edaran Menteri PAN- RB Nomor 05 Tahun 2010.”

Eko Sutrisno menegaskan pemberkasan tenaga honorer K2 untuk menjadi CPNS harus sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 yang selanjutnya dimuat dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 11/2002.

Menurut Eko, rencananya usul penetapan NIP PNS dari jalur honorer K2 sudah harus diterima secara lengkap di BKN/Kanreg BKN paling lambat pada 30 April 2014.

Sementara itu, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Jumat (21/2/2014) seperti ditulis www.menpan.go.id, kembali mengumumkan hasil tes CPNS dari jalur tenaga honorer kategori dua (K2).

Kali ini yang diumumkan adalah hasil tes  untuk provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku Utara, pada Jumat (21/2/2014).

Ada 30 pemerintah daerah yang diumumkan dalam kesempatan ini, yaitu di NTT terdiri atas Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan 19 pemerintah kabupaten dan satu pemerintah kota. Sementara di Provinsi Maluku Utara,   meliputi pemerintah  provinsi, 6 pemerintah kabupaten dan 2 pemerintah kota.  

Selanjutnya hasil pengumuman tes CPNS tenaga honorer K2 itu dapat dilihat  di cpns.menpan.go.id, dan sscn.bkn.go.id.

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share

About ansud-site

Terima Kasih Sobat alls well Atas Kunjungannya di Blog Sederhana Ini, Semoga Selalu Menginspirasi dan Bermanfaat Bagi Dunia Pendidikan Di Tanah Air Tercinta Indonesia.SALAM PENDIDIKAN

Related Post